Kendari – Akademisi Universitas Halu Oleo (UHO), Dr. La Harjo Prawiro, M.M., menilai penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurut La Harjo, MBG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya.
“Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah aspek perlu mendapat perhatian, mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan bahan pangan, mekanisme penunjukan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kualitas makanan yang didistribusikan.
Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi standar gizi serta keamanan pangan.
Terkait dugaan penyimpangan tata kelola MBG yang tengah ditangani aparat penegak hukum, La Harjo menegaskan pentingnya menghormati proses hukum.
Menurutnya, persoalan tersebut juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tanpa mengabaikan tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pembenahan tata kelola MBG.
Upaya tersebut antara lain mencakup perbaikan seleksi dan pengawasan yayasan pengelola SPPG, pengetatan standar keamanan pangan, serta pemberian sanksi terhadap SPPG yang terbukti melanggar ketentuan.
Pengawasan, lanjutnya, perlu dilakukan secara menyeluruh sejak pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Evaluasi terhadap penyebab kasus keracunan makanan juga harus dilakukan sebagai dasar perbaikan prosedur dan pencegahan kejadian serupa.
Selain itu, transparansi informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah penerima manfaat, dan perkembangan penanganan kasus keracunan perlu diperkuat. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat memahami pelaksanaan program sekaligus ikut mengawasi kualitas pelayanan.
La Harjo berharap sinergi BGN, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat terus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan SPPG di berbagai daerah.
“Melalui tata kelola yang transparan, penegakan aturan secara konsisten, dan pengawasan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan semakin akuntabel, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” pungkasnya.
