FrekuensiNews.com – Ketua DPC BMP Kabupaten Mappi, Papua Selatan, Berekmas Reynoldus Bapaimu, S.STP., menyatakan dukungannya terhadap penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan perhatian pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan dan memastikan kebutuhan masyarakat setempat mendapat perhatian.
Menurut Berekmas, kehadiran Wakil Presiden di sejumlah wilayah Papua menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kunjungan kerja tersebut juga dinilai dapat membuka ruang dialog guna menyerap aspirasi masyarakat, tokoh adat, serta berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai pendekatan langsung penting mengingat tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan publik di sejumlah wilayah Papua. Dengan memahami kondisi di lapangan, kebijakan pembangunan diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Penugasan Wakil Presiden di Papua menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah. Kehadiran langsung di lapangan menjadi kesempatan untuk melihat kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Berekmas turut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas, termasuk fasilitas bandara dan pelabuhan. Infrastruktur yang memadai dinilai dapat mendukung mobilitas warga, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan aktivitas ekonomi antardaerah.
Selain itu, ia mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal, terutama sektor perikanan dan kelautan. Dukungan berupa sarana usaha, akses permodalan, dan optimalisasi sumber daya dinilai dapat memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pengembangan komoditas sagu di Kabupaten Asmat juga menjadi perhatian. Menurutnya, sagu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya dan kehidupan masyarakat Papua. Karena itu, pengembangannya diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal sekaligus menjaga identitas budaya daerah.
Berekmas menambahkan, pengawalan program prioritas pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) turut merasakan manfaat pembangunan. Pelaksanaan program juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik sosial masyarakat setempat.
Ia menilai dukungan masyarakat adat berperan penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga. Dialog terbuka dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan pembangunan, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Berekmas berharap penugasan Wakil Presiden di Papua semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
